Share to:

Asosiasi Patriotik Myanmar

Asosiasi Patriotik Myanmar
အမျိုးသား ဘာသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့
သာသနဝံသပါလ
SingkatanPAM (Ma Ba Tha)
Tanggal pendirian15 Januari 2014 (2014-01-15)
Kantor pusatKotapraja Insein, Region Yangon, Myanmar
Ketua
Ywama Sayadaw Ashin Tilokabhivamsa

Asosiasi Patriotik Myanmar (bahasa Burma: အမျိုးသား ဘာသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့), disingkat Ma Ba Tha (မဘသ) dalam bahasa Burma berbagai terjemahan dalam bahasa Inggris yakni Asosiasi untuk Perlindungan Ras dan Agama, Organisasi untuk Perlindungan Ras dan Agama dan Komite untuk Perlindungan Nasionalitas dan Agama[1] adalah sebuah organisasi Buddha yang berbasis di Myanmar (Burma).[2] Beberapa anggota PAB berhubungan dengan nasionalis dan Gerakan 969, meskipun anggota lainnya secara aktif memperjuangkan toleransi dan dialog antar-kepercayaan.[3]

Pendirian

Pada 15 Januari 2014,[4] PAB secara resmi berdiri di sebuah konferensi berbasis besar dari biksu-biksu Buddha di Mandalay, dengan misi mempertahankan Buddha Theravada di Burma.[5] Nama Pali-nya adalah Sāsana Vaṃsa Pāla (သာသနဝံသပါလ), yang secara literal artinya "pelindung ras dan Śāsana."

PAB dibentuk dalam menanggapi pelarangan Komite Sangha Maha Nayaka Negeri terhadap lambang '969' untuk penggunaan politik.[3][6]

Kepemimpinan

PAB dipimpin oleh sebuah komite pusat yang terdiri dari 52 anggota, yang meliputi biksu-biksu nasionalis maupun biksu-biksu sarjana senior.[7] Ashin Wirathu adalah anggota berpengaruh dari PAB.[8] PAB memiliki jaringan-jaringan dan chapter-chapter eksetensif di tingkat negara bagian dan kotapraja di seluruh Burma.[9] PAB saat ini dipimpin oleh Ywama Sayadaw Ashin Tilokabhivamsa.[10] Markas besarnya terletak di Wihara Ywama Pariyatti (ရွာမပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်), Kotapraja Insein, Region Yangon.

Lobi legislatif

Pada 2013, Kementerian Urusan Keagamaan Burma mengeluarkan 4 hukum kontrobersional yang dirancang untuk meregulasi perpindahan agama dan pernikahan antar-kepercayaan, dan pemaksaan monogami dan kontrol populasi, berdasarkan teks-teks yang diproposalkan oleh para anggota PAB.[8][11] Pada Maret 2015, dewan rendah negara tersebut, Pyithu Hluttaw, menyetujui dua peraturan tersebut.[12] Hukum pertama dari 4 hukum, yang meregulasi kontrol populasi, dijadikan undang-undang pada Mei 2015.[13]

Kampanye

Pada 2014, para anggota PAB memulai sebuah kampanye melawan Ooredoo, sebuah perusahaan telekomunikasi yang berbasis di Qatar yang memasuki negara tersebut untuk membangun infrastruktur selulernya.[9]

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Aung Kyaw Min (27 Juni 2014). "Ma Ba Tha monks declare political independence". Myanmar Times. Diakses tanggal 13 Juni 2015. 
  2. ^ Nilsen, Marte (12 March 2015). "Buddhist nationalism threatens Myanmar's democratic transition". East Asia Forum. Diakses tanggal 13 June 2015. 
  3. ^ a b Walton, Matthew J.; Hayward, Susan (2014). Contesting Buddhist narratives : democratization, nationalism, and communal violence in Myanmar (dalam bahasa walton). Honolulu: East-West Center. ISBN 9780866382526. 
  4. ^ အောင်ကိုဦး (16 Januari 2014). "မျိုးစောင့်ဥပဒေ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းသည်ထိ ဆောင်ရွက်မည်ဟု သံဃာ့ညီလာခံ ထုတ်ပြန်". Mizzima News (dalam bahasa Burmese). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-06-15. Diakses tanggal 14 Juni 2015. 
  5. ^ "Myanmar Buddhist Monks Launch Group for 'Defending Religion'". Radio Free Asia. 15 Januari 2014. Diakses tanggal 14 Juni 2015. 
  6. ^ May Sitt Paing (10 September 2013). "Buddhist Committee's 969 Prohibitions Prompts Meeting of Movement Backers". The Irrawaddy. Diakses tanggal 14 Juni 2015. 
  7. ^ "Keeping the Faith: A Study of Freedom of Thought, Conscience, and Religion in ASEAN" (PDF). Human Rights Resource Centre. University of Indonesia, Depok Campus. Diakses tanggal 13 Juni 2015. 
  8. ^ a b "Burma: Drop Draft Religion Law". Human Rights Watch. 29 Mei 2014. Diakses tanggal 13 Juni 2015. 
  9. ^ a b Nyi Nyi Kyaw (15 Mei 2014). "Myanmar's Rising Buddhist Nationalism: Impact on Foreign Investors" (PDF). S. Rajaratnam School of International Studies. Diakses tanggal 13 Juni 2015. 
  10. ^ Aung Kyaw Min (30 Agustus 2014). "Human rights less important than 'nationalism': senior monk". Myanmar Times. Diakses tanggal 14 Juni 2015. 
  11. ^ Ei Ei Toe Lwin (5 Desember 2014). "President signs off on religious bills". Diakses tanggal 13 Juni 2015. 
  12. ^ Nobel Zaw (20 March 2015). "Lower House Approves Two 'Race and Religion' Bills". The Irrawaddy. Diakses tanggal 13 Juni 2015. 
  13. ^ "Myanmar: UN rights experts express alarm at adoption of first of four 'protection of race and religion' bills". UN Human Rights. 27 May 2015. Diakses tanggal 14 Juni 2015. 
Baca informasi lainnya:
Kembali kehalaman sebelumnya