Organisasi ini melepaskan niat separatisnya dan membubarkan sayap bersenjatanya setelah perjanjian damai tahun 2005 dengan pemerintah Indonesia, dan kemudian mengubah namanya menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA). Pemerintah Indonesia menyebut kelompok itu sebagai Gerakan Gangguan Keamanan Aceh.
Latar belakang
Teungku Daud Beureueh
Konflik di Aceh bermula dari beberapa faktor utama termasuk penganiayaan historis, perbedaan pendapat mengenai hukum Islam, ketidakpuasan terhadap distribusi kekayaan sumber daya alam Aceh, dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh.[4]
Pada masa Penjajahan Belanda pada tahun 1800-an, Aceh merupakan pusat perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Mereka adalah salah satu Masyarakat Indonesia terakhir yang menyerah pada pemerintahan kolonial dan hanya setelah kampanye brutal selama 30 tahun, Perang Aceh pada tahun 1873–1903.[5] Ketika Belanda menyerahkan kedaulatan wilayah jajahannya, pemerintahan Aceh diserahkan kepada Indonesia dan GAM menyatakan bahwa hal ini dilakukan tanpa berkonsultasi dengan pihak berwenang Aceh.[4]Daud Beureueh melancarkan pemberontakan bersenjata yang berakhir dengan pemberian status khusus kepada Aceh oleh Presiden Sukarno.[5] Namun Presiden Sukarno tidak mengizinkan Aceh menerapkan syariah hukum pada masa pemerintahannya (1945-1967) karena keyakinannya yang kuat terhadap pemisahan agama dan negara.[butuh rujukan]
Termotivasi oleh penemuan cadangan gas yang besar di Lhokseumawe, mantan Darul Islam "menteri luar negeri", Hasan di Tiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka pada bulan Desember 1976. Gerakan kecil ini melakukan serangan pertamanya terhadap para insinyur Mobil pada tahun 1977, menewaskan seorang insinyur Amerika. Akibat kejadian ini, GAM mendapat perhatian pemerintah pusat yang mengirimkan satuan kecil pasukan kontra-pemberontakan yang berhasil menumpas GAM. Di Tiro hampir terbunuh dan terpaksa mengungsi ke Malaysia sementara semua anggota kabinetnya dibunuh atau terpaksa mengungsi ke luar negeri pada tahun 1979.
Sejak awal berdirinya GAM telah melalui tiga tahap atau tiga pasang surut. Yang pertama adalah saat lahirnya pada tahun 1976 hingga tahun 1979 ketika hampir musnah. Kebangkitan dan kejatuhan kedua terjadi pada tahun 1989 hingga awal tahun 90an ketika menerima pendanaan dan pelatihan dari luar negeri. Kebangkitan yang ketiga adalah akibat dari akhirnya diperolehnya dukungan luas di seluruh Aceh melalui sumbangan dan pemerasan serta sekelompok besar calon tentara yang kehilangan sanak saudaranya pada pemberontakan sebelumnya.
GAM I
Pada mulanya perang gerilya GAM tidak berhasil. Pada tahun 1977, pemerintah pusat tampaknya telah sepenuhnya menetralisir kelompok tersebut.[6] Upaya awal GAM terutama diarahkan pada pabrik gas ExxonMobil setempat. Di Tiro memiliki hubungan dengan industri perminyakan dan bahkan mengajukan penawaran, melalui proses tender, pada kontrak pembangunan pipa gas yang dikalahkan oleh raksasa gas Bechtel.[5] Alasan kegagalan ini adalah kurangnya dukungan rakyat baik dari dalam Aceh maupun dari sumber-sumber internasional. Presiden Suharto disukai oleh negara-negara seperti Amerika karena kebijakan anti komunisnya selama periode Perang Dingin[6] dan kemungkinan besar karena kebutuhan minyak akibat guncangan minyak pada tahun 1970-an.
GAM II
Kelompok ini memperbarui aktivitasnya pada tahun 1989, tampaknya dengan dukungan finansial dari Libya dan Iran, dengan mengerahkan sekitar 1.000 tentara.[5] Pelatihan dari luar negeri ini berarti bahwa jumlah tentara GAM jauh lebih besar. lebih terorganisir dan lebih terlatih dibandingkan pemberontakan sebelumnya. Untuk mengatasi ancaman baru ini, Aceh dinyatakan sebagai "wilayah operasi militer khusus (Daerah Operasi Militer) atau DOM pada tahun 1989.[7] Pasukan khusus anti-pemberontakan dikirim dan Aceh dikunci. Desa-desa yang diduga menampung anggota GAM dibakar dan anggota keluarga tersangka militan diculik dan disiksa.[8]Amnesty International menyebut respons militer sebagai "terapi kejut"[9] dan diyakini 7.000 pelanggaran hak asasi manusia terjadi selama DOM.[10] Pasukan GAM juga dicurigai melakukan pelanggaran HAM. Eksekusi ekstra yudisial terhadap tersangka informan militer dan penargetan infrastruktur sipil seperti sekolah, keduanya dikaitkan dengan operasi GAM.[11]
Pada tahun 1996, pemerintah Indonesia mengumumkan berakhirnya GAM[12] karena operasi pemberantasan pemberontakan telah secara efektif menghancurkan GAM sebagai kekuatan gerilya. Anggota GAM yang masih hidup terpaksa bersembunyi di Malaysia.
GAM III
Prajurit Wanita Gerakan Aceh Merdeka bersama Panglima GAM Abdullah Syafei'i (1999)
Jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 dan keputusan Presiden penggantinya Bacharuddin Jusuf Habibie untuk menarik pasukan dari Aceh sebagai bagian dari reformasi demokrasi memberikan ruang bagi GAM untuk membangun kembali dirinya, merekrut pemuda dengan mengeksploitasi kisah-kisah kebrutalan para pemimpin GAM. Militer Indonesia. Meningkatnya kekerasan yang dimulai pada tahun 1999 oleh pemberontak GAM terhadap pejabat pemerintah dan penduduk Jawa, yang dipicu oleh penyelundupan senjata besar-besaran dari Thailand oleh GAM, menyebabkan peningkatan kehadiran militer. Jumlah pasukan diyakini meningkat pada masa pemerintahan Megawati Sukarnoputri. Pada tahun 2001–2002, jumlah pasukan militer dan polisi di Aceh meningkat menjadi sekitar 30.000 personel. Dalam satu tahun jumlah ini melonjak menjadi 50.000 orang yang beroperasi dalam apa yang disebut oleh kelompok Krisis Internasional sebagai "kekosongan hukum".[5] Tindakan keras keamanan selama ini mengakibatkan beberapa ribu kematian warga sipil.[13] Pemerintah melancarkan serangan besar-besaran Operasi militer Indonesia di Aceh 2003–2004 terhadap GAM pada tahun 2003 dan cukup berhasil.
Negosiasi perdamaian
Para pemimpin GAM, Hasan di Tiro, dan wakil ketuanya, Zaini Abdullah, dan Malik Mahmud tinggal di pengasingan di Stockholm, Swedia hampir sepanjang tahun 1980an dan 1990an .[4] Juru bicara utama kelompok ini di Indonesia adalah Abdullah Syafi'i Dimatang.[4] Pada akhir tahun 1990-an, GAM memulai pembicaraan damai dengan Jakarta, yang ditengahi oleh pemerintah Swedia.
Pada tahun 1999, dilaporkan bahwa kelompok tersebut terpecah menjadi dua faksi, GAM (mewakili kelompok asli) dan Dewan Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka(MP-GAM).[14] Hal ini dibantah oleh juru bicara GAM namun diberitakan secara luas di media Indonesia.[15]
Pada bulan Desember 2002, GAM dan Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian terobosan Penghentian Permusuhan (COHA) yang hanya berlangsung selama beberapa bulan sebelum pelanggaran mulai terjadi.[16] Mediator dalam negosiasi ini, Pusat Dialog Kemanusiaan, tidak memiliki mekanisme pemantauan dan penegakan hukum yang memadai untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran.[17] Pada tahun 2002–2004, GAM terkena dampak parah dari serangkaian serangan pemerintah yang menyebabkan organisasi tersebut kehilangan sekitar 50% anggotanya termasuk komandannya, Abdullah Syafi'i Dimatang, yang terbunuh dalam penyergapan militer pada Januari 2002.
Pada tanggal 28 Desember 2004, setelah kehancuran yang disebabkan oleh tsunami besar, GAM mendeklarasikan gencatan senjata agar bantuan dapat sampai di wilayah yang disengketakan. Pada gilirannya, pemerintah Indonesia untuk sementara menghapus pembatasan di wilayah Sumatera bagian utara untuk memungkinkan upaya penyelamatan di wilayah tersebut.
Kelompok separatis Aceh lainnya juga ada dan terdapat ketegangan antara mereka dan GAM mengenai taktik dan monopoli GAM dalam negosiasi dengan pemerintah.
Pada tanggal 27 Februari 2005, Gerakan Aceh Merdeka dan delegasi pemerintah Indonesia memulai putaran perundingan perdamaian lainnya di Vantaa, Finlandia, yang dimoderatori oleh mantan presiden FinlandiaMartti Ahtisaari.[18] Pada tanggal 16 Juli 2005, Menteri Komunikasi Indonesia dan GAM mengumumkan kesepakatan damai untuk mengakhiri pemberontakan yang telah berlangsung selama tiga puluh tahun.
Berdasarkan ketentuan perjanjian, kedua belah pihak sepakat untuk segera menghentikan semua permusuhan. GAM juga setuju untuk melucuti senjatanya, sementara Pemerintah berjanji untuk menarik semua anggota militer dan polisi non-lokal pada akhir tahun 2005. Sebuah Misi Pemantauan Aceh dibentuk oleh UE dan ASEAN untuk mengawasi proses pelucutan senjata dan reintegrasi anggota GAM ke dalam masyarakat.[20] Sebuah keputusan presiden memberikan amnesti kepada sekitar lima ratus mantan anggota GAM yang berada di pengasingan di negara lain, dan tanpa syarat membebaskan sekitar 1.400 anggota yang telah dipenjarakan oleh Pemerintah.[21][22]
Pemerintah setuju untuk memfasilitasi pembentukan partai politik yang berbasis di Aceh; ini adalah salah satu isu paling kontroversial dalam negosiasi sebelumnya. Sebuah "komisi kebenaran dan rekonsiliasi" akan dibentuk. Mengenai permasalahan distribusi pendapatan yang tidak merata, diputuskan bahwa tujuh puluh persen pendapatan dari sumber daya alam lokal akan tetap berada di Aceh.
Pada tanggal 27 Desember 2005, para pemimpin Gerakan Aceh Merdeka mengumumkan bahwa mereka telah membubarkan sayap militernya.[23] Tindakan tersebut, yang segera berlaku, merupakan tindak lanjut dari perundingan damai sebelumnya dan penghancuran 840 senjata yang dilakukan oleh pengamat internasional, komandan Gerakan Aceh Merdeka Sofyan Daud mengatakan kepada wartawan, “Tentara nasional Aceh sekarang menjadi bagian dari masyarakat sipil, dan akan berupaya untuk mewujudkan hal tersebut.” kesepakatan damai berhasil." Sebagai tanda kemajuan proses perdamaian, pendiri gerakan pemberontak separatis Aceh, Hasan di Tiro, kembali ke Indonesia pada 11 Oktober 2008 setelah hampir 30 tahun di pengasingan.[24]
Pada pemilu 11 Desember 2006, Gerakan Aceh Merdeka untuk sementara terpecah menjadi dua faksi yang masing-masing mendukung calon gubernurnya sendiri. Satu pihak mendukung saudara laki-laki Zaini Abdullah, dan pihak lain mendukung Irwandi Yusuf, mantan perunding GAM. Irwandi Yusuf mendapat lebih banyak dukungan dari kalangan akar rumput dan memenangkan pemilu.[25] Fraksi yang kalah masih menunggu waktu, dengan tujuan untuk bangkit kembali pada pemilihan gubernur Aceh berikutnya yang akan berakhir pada akhir masa jabatan lima tahun Irwandi pada tahun 2011. Dalam hal ini, pemilihan gubernur akan diadakan pada akhir tahun 2011. tertunda karena pertengkaran prosedural ketika faksi-faksi yang berbeda berebut keuntungan. Pemilu berlangsung pada bulan April 2012.
Pemilu tahun 2012, yang diadakan pada tanggal 9 April, sebagian besar merupakan kelanjutan dari persaingan pasca-perjanjian antara mantan pemimpin GAM, dimana Zaini Abdullah telah kembali dari pengasingan dan ikut serta dalam pemilihan gubernur melawan Irwandi. Zaini Abdullah, dengan dukungan kuat dari Partai Aceh, memenangkan pemilu dengan suara mayoritas.
Kabinet GAM
Kabinet pertama GAM dinamakan sebagai Kabinet Negara Aceh Sumatera, yang disusun pada 24 Mei 1977 dengan susunan sebagai berikut:
^Barakat, S Connolly, D & Large, J. Winning and Losing in Aceh: Five Key Dilemmas in Third-Party Intervention. Frank Crass London
^Michelle A. Miller. (2008). Rebellion and Reform in Indonesia. Jakarta's Security and Autonomy Policies in Aceh, Routledge, London, pp.78–79. ISBN978-0-415-45467-4
^Rincian perpecahan dan beberapa kegiatan MP-GAM di Malaysia dibahas secara rinci dalam Missbach, Antje (2012), Separatist Conflict in Indonesia : Politik jarak jauh diaspora Aceh, London dan New York: Routledge. ISBN978-0-415-66896-5.
^Huber, K, 2004, The HDC in Aceh: Promises and pitfalls of NGO mediation and implementation, East-West Center, Washington.
^Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia antara Oktober 2004 dan Mei 2007, adalah pemimpin delegasi Pemerintah Indonesia untuk perundingan tersebut. Penjelasan rincinya tertuang dalam Hamid Awaludin, Perdamaian di Aceh: Catatan Proses Perdamaian antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, CSIS, Jakarta, 2009, diterjemahkan oleh Tim Scott, ISBN978-979-1295-11-6.
Miller, Michelle Ann (2009). Rebellion and Reform in Indonesia. Jakarta's Security and Autonomy Policies in Aceh. London and New York: Routledge. ISBN978-0-415-45467-4
Missbach, Antje (2012). Separatist Conflict in Indonesia: The long-distance politics of the Acehnese diaspora. London and New York: Routledge. ISBN978-0-415-66896-5
