Share to:

Undang-Undang Konstitusi Selandia Baru 1986

Undang-Undang Konstitusi 1986[1] adalah sebuah Undang-Undang Parlemen Selandia Baru yang membentuk bagian besar dari Konstitusi Selandia Baru. UU tersebut menjabarkan prinsip-prinsip politik pemerintahan fundamental dan mendirikan kekuasaan cabang eksekutif, legislatif dan yudisial. UU tersebut juga menjabarkan peran dan tugas penguasa monarki, Gubernur-Jenderal, menteri-menteri dan hakim-hakim. UU tersebut juga menggantikan Undang-Undang Konstitusi Selandia Baru 1852 dan Statuta Westminster, dan menghilangkan kemampuan Parlemen Inggris untuk mengeluarkan hukum terhadap Selandia Baru dengan konsen Parlemen Selandia Baru.

Referensi

  1. ^ http://www.nzlii.org/nz/legis/hist_act/ca19861986n114215/ Constitution Act 1986

Pranala luar

Information related to "Undang-Undang Konstitusi Selandia Baru 1986" :

Undang
Undang-Undang (Indonesia)
Undang-Undang Pornografi
Undang-Undang Pers
Undang-undang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023
Undang-Undang Ur-Nammu
Undang-Undang Pemilihan Umum
Undang-Undang Reformasi 1832
Undang-Undang Penyiaran
Undang-Undang Telekomunikasi
Undang-undang Parlemen
Undang-Undang Pelayanan Publik
Undang-Undang Pemberian Kuasa
Undang-Undang Kementerian Negara
Undang-Undang McMahon
Undang-Undang Advokat
Undang-Undang Kemerdekaan Lituania
Undang-Undang Pokok Agraria
Undang-Undang Pemerintahan Aceh
Undang-Undang Hak Informasi 2005
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Desa
Undang-Undang Smoot-Hawley
Undang-Undang Pemulihan Kepegawaian Negeri Profesional
Undang-Undang Australia 1986
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Dataran Tinggi Golan
Undang-Undang Vinson-Walsh
Undang-Undang Logan
Undang-Undang Pemindahan Indian
Undang-Undang Parlemen di Britania Raya
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
Undang-Undang Eropa Tunggal
Undang-Undang Konstitusional Prancis 1940
Undang-Undang Hamburg Raya
Undang-Undang Adopsi Statuta Westminster 1942
Undang-Undang Persatuan 1707
Undang-Undang Majelis India 1892
Rancangan undang-undang
Undang-undang sapu jagat
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan perundang-undangan Indonesia
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
Undang-Undang Berlin-Bonn
Undang-Undang Antihomoseksualitas Uganda 2014
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Kepulangan
Undang-Undang Dawes
Undang-Undang Persatuan 1800
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia)
Undang-Undang Perdagangan Budak 1807
Undang-Undang Kepolisian dan Kriminal 2017
Undang-undang Napoleon
Undang-Undang Gula 1870
Undang-Undang Luce-Celler 1946
Undang-Undang Sultan Adam
Undang-Undang Republik Irlandia 1948
Undang-Undang Orang Asing 1705
Undang-Undang Westminster 1931
Amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Rusia 2020
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Agraria 1870
Undang-Undang Pewaris Takhta Ketiga
Undang-Undang Pewarisan 1701
Undang-undang Pemotongan Kelamin Perempuan 2003
Undang-Undang Pemulihan Negara Lituania
Undang-Undang Buruh Taft-Hartley
Undang-Undang Kanada 1982
Undang-Undang Keamanan Nasional 1947
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Undang-undang Larangan Sunat Perempuan 1985
Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Keamanan 1704
Undang-Undang Kebebasan Informasi 2000
Undang-Undang Pemberantasan Komunisme 1950
Undang-Undang Kansas-Nebraska
Undang-Undang Penyatuan Denmark-Islandia
Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Penghapusan Perbudakan 1833
Undang-Undang Pemerintah India 1935
Undang-Undang Reorganisasi Negara-Negara Bagian, 1956
Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947
Unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Kemerdekaan India 1947
Undang-Undang Amendemen Perkawinan (Definisi dan Kebebasan Beragama) 2017
Undang-Undang Antipemisahan
Undang-undang Larangan Pemotongan Kelamin Perempuan (Skotlandia) 2005
Undang-Undang Konstitusi Selandia Baru 1986
Undang-Undang Televisi Anak-Anak
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Bab 11 Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat
Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat
Undang-Undang Deklarasi Aksesi 1910
Demonstrasi Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019-2020
Undang-Undang Pemerintah India 1919
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Kekuasaan Pemangku Raja
Undang-Undang Pembatasan Internet Rusia
Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum
Undang-Undang Adopsi Statuta Westminster 1947
Para penanda tangan Undang-Undang Kemerdekaan Lituania
Undang-Undang Cipta Kerja
Hierarki Perundang-Undangan Indonesia
Undang-Undang Suksesi Mahkota 2013
Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542
Undang-Undang Deklarasi Abdikasi Yang Mulia 1936
Undang-Undang Koronavirus 2020
Undang-Undang Build Back Better
Undang-Undang Sterilisasi
Undang-undang Pendidikan Berkeadilan Gender (Taiwan)
Sejarah Undang-Undang Dasar Yunani
Undang-Undang Jaminan
Undang-Undang Alterasi Perbatasan Andhra Pradesh dan Madras
Undang-undang Hammurabi
Undang-Undang Melaka
Undang-Undang Parlemen Masa Jabatan Sah 2011
Undang-Undang Hak Suara 1965
Undang-undang Toleransi Maryland
Konstitusi Rusia
Undang-Undang Otonomi Kepulauan Baleares
Taiwan Relations Act
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya
Undang-undang Berkeadilan Gender (Taiwan)
Konstitusi Federal Swiss
Undang-Undang Dodd-Frank
Sungai Undang, Seruyan Hilir, Seruyan
Konstitusi Yunani
Undang-Undang Embargo 1807
Kitab Undang-undang Hukum Pidana India
Konstitusi Polandia
Undang-Undang Kemerdekaan Ghana 1957
Undang-Undang Dasar: Israel sebagai Negara-Bangsa Yahudi
Undang-Undang Simbur Cahaya
Undang-Undang Pemerintahan Daerah Distrik Columbia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Angkatan Laut 1794
Undang-Undang Dasar Rumania
Rancangan Undang-Undang Perubahan Harga Rupiah
Undang-Undang Kewarganegaraan Palestina 1925
Undang-Undang Dasar: Martabat dan Kebebasan Manusia
Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila
Hukum Nürnberg
Peraturan hak cipta Amerika Serikat
Undang-undang nama
Hukum kewarganegaraan Myanmar
Kartu undangan
Konstitusi Ukraina
Undang-Undang Laut Melaka
Undang-undang Drakon
Konstitusi Irlandia
Konstitusi Prancis
Konstitusi Serbia
Undang-Undang Otoritas Bantu 1951
JFK Records Act
Undang-Undang Dasar Pemerintahan Sekuler Negara Gereja
Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013
Hukum Deportasi Temporer
Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019
Konstitusi Korea Utara
Undang-Undang Konstitusi tentang Federasi Cekoslowakia
Undang-Undang Keselamatan Umum 1953
Undang-Undang Netralitas 1930-an
Konstitusi Republik Indonesia Serikat
Hukum Dasar Negara Kota Vatikan
Rancangan Undang-Undang Permusikan
Undang-Undang Administrasi Hukum Muslim
Undang-Undang mengenai Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan (Jepang)
Daftar undang-undang yang direvisi UU Cipta Kerja
Amendemen tahun 1994 terhadap Undang-Undang Dasar Argentina
Konstitusi
Undang-Undang Agraria Utsmaniyah tahun 1858
Undang-Undang Penyuapan Britania Raya 2010
Kitab undang-undang hukum perdata Eropa
Hak cipta dilindungi undang-undang
Sistem Pemerintahan Dasar Arab Saudi
Undang-Undang Konservasi Keragaman Hayati dan Perlindungan Lingkungan Hidup 1999
Konstitusi Montenegro
Naskah Tanjung Tanah
Endangered Species Act
Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Chinese Exclusion Act
Surat Undangan (album)
Undang-Undang Pasar Digital
Dewan Undangan Negeri Sabah
Jerusalem Embassy Act
Pasal 377A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Singapura)
Undang-Undang Otonomi País Vasco
Dewan Undangan Negeri Perlis
Domain publik
Surat Undangan (film)
Undang-Undang Sarbanes-Oxley
Hukum Dasar Hong Kong
Undang-Undang Hak Sipil 1964
Baca informasi lainnya:
Kembali kehalaman sebelumnya