Papua Nugini (bahasa Inggris: Papua New Guinea), dengan nama resmi Negara Merdeka Papua Nugini (bahasa Inggris: Independent State of Papua New Guinea), adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan memiliki perbatasan darat langsung dengan Indonesia di sebelah barat, Australia di sebelah selatan dan negara-negara Oseania berbatasan di sebelah selatan, timur, dan utara. Ibu kotanya, dan salah satu kota terbesarnya, adalah Port Moresby.
Papua Nugini adalah salah satu negara yang memiliki keragaman yang tinggi, dengan lebih dari 850 bahasa lokal asli dan sekurang-kurangnya sama banyaknya dengan komunitas-komunitas kecil yang dimiliki, dengan populasi yang tidak lebih dari 9 juta jiwa. Papua Nugini juga salah satu negara yang paling luas wilayah perkampungannya, dengan hanya 18% penduduknya menetap di pusat-pusat perkotaan.[10] Negara ini adalah salah satu negara yang paling sedikit dijelajahi, secara budaya maupun geografis, dan banyak jenis tumbuhan dan binatang yang belum ditemukan diduga ada di pedalaman Papua Nugini.[11]
Sebagian besar penduduk menetap di dalam perkampungan yang membentuk komunitas masyarakat tradisional dan menjalankan sistem pertanian sederhana yang hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Komunitas masyarakat tradisional ini memiliki beberapa pengakuan tersirat di dalam kerangka undang-undang dasar negara Papua Nugini. Undang-Undang Dasar Papua Nugini (Pembukaan 5(4)) menyatakan harapan bagi kampung dan komunitas tradisional untuk tetap menjadi satuan kemasyarakatan yang lestari di Papua Nugini,[12] dan untuk langkah-langkah aktif yang diambil untuk melestarikannya, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nugini telah memberlakukan beberapa undang-undang di mana sejenis "Tanah ulayat" diakui dan memiliki kekuatan hukum, artinya bahwa tanah-tanah tradisional pribumi memiliki beberapa landasan hukum untuk memproteksi diri dari campur tangan kaum pendatang yang bertindak berlebihan. Tanah ulayat ini disebutkan melingkupi sebagian besar tanah yang dapat digunakan di negara ini (sekitar 97% seluruh daratan);[13] tanah yang dapat diolah oleh kaum pendatang bisa saja berupa milik perseorangan di bawah syarat pinjaman dari negara atau tanah milik pemerintah.
Geografi negara Papua Nugini beragam dan di beberapa tempat sangat kasar. Sebuah barisan pegunungan memanjang di Pulau Papua, membentuk daerah dataran tinggi yang padat penduduk. Hutan hujan yang padat dapat ditemukan di dataran rendah dan daerah pantai. Tekstur daratannya yang sedemikian rupa membuatnya menjadi sulit bagi pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur transportasi. Di beberapa daerah, pesawat terbang adalah satu-satunya transportasi. Setelah diperintah oleh tiga kekuatan asing sejak 1884, Papua Nugini merdeka dari Australia pada tahun 1975. Kini Papua Nugini masih menjadi bagian dari persemakmuran. Banyak penduduk hidup dalam kemiskinan yang cukup buruk, sekitar sepertiga dari penduduk hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 1,25 per hari.[14]
Keberadaan manusia yang menetap di Papua Nugini diduga dimulai sejak 50.000 tahun yang lalu. Penduduk kuno ini mungkin berasal dari Asia Tenggara, sementara mereka yang berasal dari Afrika telah hadir sejak 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Pulau Papua adalah salah satu daratan yang mula-mula dihuni oleh manusia modern, setelah daratan Afrika dan Eurasia, dengan migrasi pertama pada waktu kurang lebih sama dengan yang di Australia. Pertanian dikembangkan secara mandiri di dataran tinggi Pulau Papua sekitar 7.000 SM, membuatnya menjadi salah satu dari sedikit daerah domestikasi tanaman asli di dunia. Migrasi utama penutur bahasa Austronesia datang ke daerah pantai sekitar 2.500 tahun yang lalu, dan ini berkorelasi dengan pengenalan tembikar, babi, dan teknik-teknik memancing tertentu. Baru-baru ini, sekitar 300 tahun yang lalu, ubi jalar masuk Pulau Papua, yang telah diperkenalkan ke Maluku dari Amerika Selatan oleh kekuasaan kolonial dominan lokal, Portugal.[15] Panen ubi jalar yang meningkat telah mentransformasi pertanian tradisional secara radikal; ubi jalar menggantikan sebagian besar bahan pokok sebelumnya, talas, dan memberikan peningkatan yang signifikan pada populasi di dataran tinggi.
Pemikul tandu Papua membawa Tentara Darat AS yang terluka dari garis depan Buna, berhenti sejenak untuk beristirahat bersama para prajurit di bawah naungan kebun kelapa, menuju rumah sakit di bagian belakang.
Orang Barat hanya sedikit mengetahui pulau ini hingga abad ke-19, meskipun para saudagar dari Asia Tenggara telah mengunjungi Pulau Papua sejak 5.000 tahun lalu untuk mengoleksi bulu dan rambut Cendrawasih,[16] dan para penjelajah berkebangsaan Spanyol dan Portugis telah menemukannya pada abad ke-16 (tahun 1526 dan 1527 oleh Jorge de Menezes). Nama negara ini yang memberi kesan ganda dihasilkan dari sejarah administratifnya yang kompleks sebelum kemerdekaan. Kata papua diturunkan dari pepuah kata dari bahasa Melayu yang menggambarkan rambut orang Melanesia yang keriting, dan "New Guinea" (Nueva Guinea) adalah nama yang digulirkan oleh penjelajah dari Imperium Spanyol, Yñigo Ortiz de Retez, yang pada tahun 1545 mencatat kemiripan orang-orang Papua dibandingkan dengan orang-orang yang pernah dilihatnya di sepanjang pesisir Guinea, Afrika.
Paro utara negara ini dikuasai Jerman pada tahun 1884 sebagai Nugini Jerman. Selama Perang Dunia I, paro selatan daratan negara ini diduduki Australia, yang telah mulai memerintah Nugini Britania dengan mengembalikan nama semulanya menjadi Papua pada tahun 1904. Setelah Perang Dunia I, Australia diberi mandat untuk memerintah bekas Nugini Jerman oleh Liga Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, Papua dianggap sebagai Wilayah Eksternal Persemakmuran Australia, meskipun secara hukum masih milik Britania. Hal ini menjadi sebuah isu yang penting bagi sistem hukum negara itu pasca-kemerdekaannya pada 1975. Perbedaan dalam status hukum memberikan arti bahwa Papua dan New Guinea memiliki pemerintah yang sepenuhnya terpisah, yang kedua-duanya dikendalikan oleh Australia.
Kampanye Nugini (1942-1945) adalah salah satu kampanye militer besar pada Perang Dunia II. Hampir 216.000 tentara darat-laut-udara Jepang, Australia, dan Amerika tewas selama Kampanye Nugini.[17] Dua teritori itu akhirnya dipadukan menjadi Teritori Papua dan Nugini setelah Perang Dunia II yang kemudian disederhanakan menjadi "Papua Nugini", sehingga membuat administrasi Papua menjadi terbuka bagi penglihatan dan pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi, kelembagaan tertentu[18] terus saja berlaku hanya di satu dari dua wilayah. Masalah yang rumit bermunculan saat itu, yakni penyesuaian bekas perbatasan antara provinsi yang saling berbatasan langsung, sehubungan dengan akses jalan dan kelompok bahasa, sehingga undang-undang tersebut berlaku hanya pada satu sisi dari suatu batas yang tidak lagi ada.
Papua Nugini memperoleh kemerdekaannya tanpa peperangan dari Australia pada 16 September 1975, kendati demikian, Papua Nugini dan Australia tetap bertalian dekat (Australia masih menjadi penyumbang bantuan dwipihak terbesar bagi Papua Nugini).
Sebuah pemberontakan separatis pada 1975-1976 di Pulau Bougainville mengakibatkan perubahan rancangan Konstitusi Papua Nugini hanya dalam 11 jam untuk memungkinkan Bougainville dan 18 distrik lain pra-kemerdekaan Papua Nugini mendapatkan status semifederal sebagai provinsi. Pemberontakan terulang dan merenggut 20.000 jiwa dari tahun 1988 sampai hal itu diselesaikan pada tahun 1997. Setelah pemberontakan, Joseph Kabui terpilih sebagai perdana menteri, tetapi tidak lama kemudian ia digantikan oleh wakilnya, John Tabinaman. Tabinaman tetap menduduki jabatannya hingga pemilihan umum berikutnya pada bulan Desember 2008, dengan James Tanis muncul sebagai pemenang. Kerusuhan anti-Cina, yang menewaskan ribuan orang,[19] pecah pada Mei 2009.[20]
Papua Nugini adalah salah satu dari sedikit kawasan yang dekat dengan khatulistiwa yang mengalami hujan salju, yang ada di titik-titik tertinggi daratan utamanya.
Perbatasan
Perbatasan antara Papua Nugini dan Indonesia dikonfirmasi dengan perjanjian bersama Australia sebelum kemerdekaan pada tahun 1974. Perbatasan maritim dengan Australia dikonfirmasi dengan perjanjian pada tahun 1978.
Secara geologi, Pulau Papua adalah perluasan utara dari Lempeng Indo-Australia, membentuk bagian massa daratan tunggal Australia-Papua (juga disebut Sahul atau Meganesia). Pulau Papua terhubung dengan ruas Australia oleh sebuah paparan benua yang melintasi Selat Torres, yang pada zaman lampau merupakan sebuah land bridge — khususnya pada Zaman es ketika permukaan laut lebih rendah daripada zaman sekarang.
Hutan hijau Papua Nugini berhadapan dengan pemandangan yang kontras yaitu gurun pasir di Australia
Akibatnya, banyak spesies burung dan mamalia yang ditemukan di Pulau Papua memiliki pranala genetik yang dekat dengan spesies yang berpadanan di Australia. Satu spesimen yang berharga bagi kedua-dua daratan ini adalah kehadiran beberapa spesies mamalia marsupial, termasuk beberapa kangguru dan possum, yang tidak ditemukan di tempat lain.
Banyak pulau lainnya di wilayah Papua Nugini, termasuk Britania Baru, Irlandia Baru, Bougainville, Kepulauan Admiralty, Kepulauan Trobriand, dan Kepulauan Louisiade yang tidak pernah terkait dengan Pulau Papua oleh land bridge, dan daratannya minim spesies mamalia tanah dan burung yang tak bisa terbang yang lazim ditemui di Pulau Papua dan Australia.
Australia dan Pulau Papua adalah bagian dari adibenua kuno Gondwana, yang mulai terpisah-pisah menjadi benua-benua yang lebih kecil pada zaman kapur, 65-130 juta tahun lalu. Australia pada akhirnya terpisah dari Antartika pada kira-kira 45 juta tahun lalu. Semua daratan Australasia adalah tempat bagi flora Antartika, yang diturunkan dari flora Gondwana selatan, termasuk tumbuhan runjungpodocarpaceae dan pinusaraucaria, dan nothofagus berdaun lebar. Famili tumbuhan ini masih lestari di Papua Nugini.
Karena Lempeng Indo-Australia (yang meliputi anak benua India, Australia, dan lantai Samudera Indonesia) membujur ke utara, ia bertumbukan dengan Lempeng Eurasia, dan tumbukan kedua-dua lempeng itu menyembulkan Pegunungan Himalaya, kepulauan Indonesia, dan Pegunungan Tengah Pulau Papua. Pegunungan Papua berumur lebih muda dan lebih tinggi daripada pegunungan di Australia, sehingga ia menjadi gletser khatulistiwa yang langka. Pulau Papua adalah bagian dari zona tropika yang lembap, dan banyak tumbuhan hutan hujan Indomalaya tumbuh lebat melintasi selat-selat yang sempit dari Asia, bercampur dengan flora Australia dan Antartika.
Papua Nugini adalah negara yang termasuk dalam Alam Persemakmuran, dengan Raja Charles III sebagai kepala negara. Sang Raja diwakili oleh Gubernur Jenderal Papua Nugini saat ini, Bob Dadae. Papua Nugini dan Kepulauan Solomon adalah dua entitas negara yang tidak biasa di antara negara-negara Persemakmuran, yakni bahwa Gubernur Jenderal secara efektif dipilih oleh badan legislatif dan bukan oleh cabang eksekutif, seperti di beberapa negara demokrasi parlementer. Sejak awal kemerdekaannya, konvensi konstitusional dan juga Australia sudah memperkirakan bahwa Papua Nugini akan memilih untuk tidak mempertahankan hubungan dengan monarki Inggris. Namun hal itu terbilang sulit untuk dapat terlaksana, karena bagaimanapun, pihak kerajaan menganggap bahwa negara yang baru saja merdeka ini tidak akan mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik melalui sistem kerajaan pribumi, sehingga sistem monarki Inggris dipertahankan.[21]
Kekuasaan eksekutif sebenarnya terletak pada Perdana Menteri, yang mengepalai kabinet. Perdana Menteri saat ini adalah Peter O'Neill. Parlemen Nasional menerapkan sistem unikameral yang dimana memiliki 109 kursi, 20 di antaranya ditempati oleh para gubernur dari 19 provinsi dan Distrik Ibukota Nasional. Calon anggota parlemen dipilih pada saat perdana menteri menyerukan pemilihan umum nasional, selambat-lambatnya lima tahun setelah pemilu nasional sebelumnya. Pada awal-awal kemerdekaan, ketidak stabilan sistem partai menyebabkan sering terjadinya mosi tidak percaya di parlemen yang berakibat pada jatuhnya pemerintah saat itu, sehingga membuat pemilu nasional perlu diadakan lagi, sesuai dengan konvensi demokrasi parlementer. Dalam beberapa tahun terakhir, berturut-turut pemerintah telah mengeluarkan undang-undang demi mencegah ketidak stabilan seperti itu berlangsung lebih cepat dari 18 bulan setelah pemilihan umum nasional. Ini memberi dampak stabilitas yang efektif bagi negara, meskipun mungkin dengan mengurangi akuntabilitas dari cabang eksekutif pemerintahan.
Pemilihan di Papua Nugini menarik banyak calon. Setelah kemerdekaan pada tahun 1975, anggota dipilih dengan plurality vote system, dengan para pemenang sering kali meraih kurang dari 15% suara. Reformasi elektoral pada tahun 2001 memperkenalkan Limited Preferential Vote, sebuah versi dari instant-runoff voting. Pemilihan umum tahun 2007 adalah yang pertama dilakukan dengan menggunakan sistem itu.
Parlemen negara ini yang berkamar tunggal menjalankan legislasi dengan cara yang sama seperti di dalam ranah hukum lainnya, yaitu dengan memiliki "kabinet," "pemerintah yang bertanggung jawab," dan sistem "demokrasi parlementer." Bila terdapat rancangan undang-undang, maka itu diajukan oleh pemerintah eksekutif kepada legislatur, diperdebatkan, dan bila lolos, akan menjadi undang-undang ketika rancangan itu menerima persetujuan kerajaan melalui Gubernur Jenderal. Sebagian besar peraturan legislasi sebenarnya telah diterapkan oleh birokrasi di bawah legislasi sebelumnya yang sudah diloloskan dan diberlakukan oleh Parlemen.
Semua produk hukum (statuta) yang diberlakukan oleh parlemen haruslah sesuai dengan konstitusi. Lembaga peradilan memiliki yurisdiksi untuk mengatur kekonstitusionalan statuta, baik itu yang dipersengketakan di hadapan mereka, atau pada permohonan rujukan yang di mana tidak ada persengketaan, melainkan hanya menjadi pertanyaan abstrak hukum. Merupakan hal yang tak lazim di antara negara-negara berkembang, bahwa cabang yudikatif pemerintah di Papua Nugini cukup mandiri dan memiliki pengaruh lebih, dan pemerintah-pemerintah eksekutif yang silih berganti selalu menghormati kekuatan otoritas yudikatif ini.
Hukum Umum Papua Nugini — mengandung hukum umum Australia yang diterima pada 16 September 1975 (hari kemerdekaan), dan kemudian menjadi dasar keputusan-keputusan lembaga peradilan Papua Nugini sendiri. Lembaga-lembaga peradilan diarahkan oleh konstitusi, yang pada masa-masa berikutnya diharap dapat memberi perhatian lebih terhadap undang-undang konservatif, untuk menyerap risalah "adat" komunitas tradisional, dengan suatu pandangan untuk menentukan adat-adat mana saja yang dianggap lazim bagi seluruh kawasan di negara ini dan dapat saja dinyatakan sebagai bagian dari undang-undang ini. Praktiknya, hal ini terbukti sukar diterapkan dan sering kali diabaikan. Faktanya, penerimaan dan penerapan statuta lebih banyak diambil dari yurisdiksi seberang lautan, terutama Australia dan Inggris.
Papua Nugini dibagi menjadi empat region, yang bukan merupakan pembagian administratif primer namun penggunaannya cukup signifikan di dalam banyak sendi pemerintah, perdagangan, olahraga, dan kegiatan lainnya.
Provinsi[22] adalah pembagian administratif primer di Papua Nugini. Pemerintah provinsi adalah cabang pemerintah nasional — Papua Nugini bukanlah federasi provinsi. Wilayah-wilayah yang setara provinsi itu adalah:
Papua Nugini kaya akan sumber daya alam, tetapi eksploitasinya terkendala oleh rupa buminya yang rumit, tingginya biaya pembangunan infrastruktur, persoalan perundang-undangan yang serius, dan sistem status pertanahan yang membuat upaya pengenalan pemilik tanah untuk tujuan negosiasi perjanjian terhadapnya tetap saja menyisakan masalah. Pertanian memberikan penghidupan yang penting bagi 85% penduduk. Cadangan mineral, meliputi minyak bumi, tembaga, dan emas, menyumbangkan 72% perolehan ekspor. Negara ini juga memiliki industri kopi yang cukup bernilai.
Mantan Perdana Menteri Sir Mekere Morauta berupaya untuk meletakkan kembali kesatuan perlembagaan negara, memantapkan mata uang kina, meletakkan kembali kemantapan anggaran nasional, memprivatisasi perusahaan-perusahaan umum yang dirasa cocok, dan memastikan kelestarian perdamaian Bougainville setelah tercapainya perjanjian 1997 yang mengakhiri ketegangan kaum separatis Bougainville. Pemerintah Morauta mencapai kejayaan ketika menarik dukungan internasional, khususnya mendapat dukungan dari IMF dan Bank Dunia demi mengamankan pinjaman bantuan pembangunan. Tantangan yang cukup hebat dihadapi oleh Perdana Menteri Sir Michael Somare, termasuk upaya memperkuat kepercayaan penanam modal, melanjutkan upaya privatisasi aset-aset pemerintah, dan memelihara dukungan dari anggota Parlemen.
Pada Maret 2006, Komisi PBB untuk Kebijakan Pembangunan menyeru agar status Papua Nugini sebagai negara berkembang diturunkan menjadi negara terbelakang karena kemandekan sosial dan ekonomi yang mulur.[23] Tetapi, sebuah penilaian yang dilakukan IMF pada penghujung 2008 menemukan bahwa "paduan antara kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, dan tingginya harga ekspor barang tambang dunia, telah mendukung mengambangnya pertumbuhan ekonomi dan memantapnya ekonomi makro terbaru Papua Nugini. Pertumbuhan PDB sejati, pada lebih dari 6% pada tahun 2007, berlandasan luas dan diharapkan terus menguat pada 2008." [24]
Pertanahan
Hanya kira-kira 3% tanah Papua Nugini dimiliki oleh perseorangan; itupun merupakan pinjaman dari negara untuk masa pakai 99 tahun, selebihnya adalah milik negara. Secara virtual, tidak ada sebutan untuk penguasaan/pemilikan yang bebas; kepemilikan yang hanya sedikit itu secara otomatis dialihkan statusnya menjadi Pinjaman Negara ketika mereka dipindahtangankan dari pemasok ke pembeli. Tanah yang tidak dijual ke pihak asing dimiliki oleh pemilik tanah ulayat di bawah sebutan adat. Banyak pihak disana yang menggambarkan tanah sebagai sesuatu yang berada dalam kepemilikan komunitas dari marga-marga tradisional; tetapi, pengkajian yang lebih saksama biasanya menunjukkan bahwa bagian terkecil dari kepemilikan tanah yang tidak dapat dibagi-bagi lagi itu dikuasai oleh kepala/tetua keluarga besar, atau keturunan mereka jika mereka baru saja meninggal dunia. Hal ini menjadi masalah yang mendesak karena rancangan pembangunan ekonomi juga harus mempertimbangkan keanggotaan kelompok pemilik tanah ulayat dan para pewarisnya. Sengketa antara perusahaan pertambangan dan kehutanan dengan kelompok pemilik tanah sering kali terpicu pada pertanyaan seperti apakah perusahaan-perusahaan itu memiliki hubungan ikatan kontrak atas penggunaan tanah dengan pemilik sejatinya. Hak milik perseorangan — biasanya tanah — tidak dapat ditentukan atas dasar kehendak; ia hanya dapat diwariskan menurut adat masyarakat secara turun-temurun.
Transportasi di Papua Nugini sangat dibatasi oleh kontur tanahnya yang bergunung-gunung. Port Moresby tidak terhubung dengan kota-kota besar lainnya melalui jalan darat, dan banyak kampung yang berjauhan hanya dapat dicapai melalui pesawat perintis atau bahkan jalan kaki. Hasilnya, perjalanan lewat udara adalah modus transportasi yang paling penting. Papua Nugini punya 578 lapangan terbang perintis, dan sebagian besarnya belum beraspal.[25]
Papua Nugini merupakan salah satu negara paling heterogen di dunia. Ada ratusan kelompok etnis pribumi di Papua Nugini, sebagian besar di antaranya dikenal sebagai Orang Papua, yang nenek moyangnya tiba di Pulau Papua puluhan ribu tahun yang lalu. Banyak suku-suku Papua di pedalaman yang terpencil masih jarang berhubungan dengan dunia luar. Suku yang lainnya termasuk sebagai bangsa Austronesia, nenek moyang mereka telah tiba di kawasan itu kurang dari empat ribu tahun yang lalu. Ada juga beberapa orang dari negara lain yang kini menetap di Papua Nugini, termasuk Cina,[26] Eropa, Australia, Filipina, Polinesia, dan Mikronesia. Saat ambang kemerdekaan Papua Nugini pada tahun 1975, ada 40.000 ekspatriat (terutama Australia dan Cina) di Papua Nugini.[27]
Papua Nugini memiliki bahasa yang lebih banyak daripada negara lain, dengan lebih dari 820 bahasa pribumi, mewakili dua belas persen dari total bahasa di dunia. Bahasa pribumi digolongkan menjadi dua kelompok besar: bahasa Austronesia dan non-Austronesia (atau bahasa Papua). Terdapat tiga bahasa resmi di Papua Nugini. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi dan merupakan bahasa pemerintahan dan sistem pendidikan, tetapi tidak banyak digunakan. Lingua franca utama dari negara ini adalah bahasa Tok Pisin (umumnya dikenal dalam bahasa Inggris sebagai New Guinea Pidgin atau Melanesian Pidgin). Satu-satunya region di mana bahasa Tok Pisin tidak umum digunakan adalah bagian selatan Region Papua, di mana orang sering menggunakan bahasa resmi ketiga, Hiri Motu. Meskipun terletak di Region Papua, Port Moresby memiliki populasi yang sangat beragam yang menggunakan Tok Pisin sebagai bahasa utama, dan bahasa Inggris untuk proporsi yang lebih sedikit, dengan Motu diucapkan sebagai bahasa asli di desa-desa terpencil. Dengan rata-rata hanya 7.000 penutur per bahasa, Papua Nugini memiliki kepadatan bahasa yang lebih besar daripada bahasa bangsa lain di bumi.
Walaupun Papua Nugini adalah Negara agama Kristen, tetapi
pengadilan dan pemerintah menegakkan hak konstitusional untuk kebebasan berbicara, berpikir, dan berkeyakinan, dan tidak ada undang-undang atau peraturan lain yang membatasi hak-hak tersebut, meskipun Sir Arnold Amet, yang pernah menjadi Ketua Majelis Hakim Papua Nugini dan seorang pemeluk Kristen, sering mendesak parlemen untuk memperhatikan kegiatan umat Islam di negara ini.
Sensus tahun 2020 menunjukkan 99,5% penduduk adalah umat Kristen; Persentase sensus yang dimaksud adalah:
Agama minoritas meliputi Baha'i (15.000 orang atau 0,3%), sedangkan umat Islam Syiah berjumlah kira-kira 1.000-2.000 orang atau 0,03%, sedangkan Islam Sunni berjumlah kira kira 800-1000 orang atau 0,02%
(Yang beragama Islam baik Sunni maupun Syiah biasanya pengungsi Islam dari Afrika dan Asia Tenggara tetapi bukan orang Papua Nugini yang pindah agama). Agama Kristen dan kelompok agama non-Kristen cukup aktif beribadah di negara ini. Dewan Gereja Papua Nugini telah menyatakan bahwa penyebaran ajaran agama Kristen, Islam maupun Konghucu begitu aktif di negara ini.
Juga terdapat kepercayaan tradisional, seperti Korowai yang menganut animisme (0,05%). Beberapa juga cenderung memiliki unsur penyembahan leluhur, meskipun tata cara peribadatannya menunjukkan keragaman yang ekstrim bagi kalangan penganutnya. Adalah merupakan hal yang lazim di antara penganut kepercayaan tradisional tentang keyakinan mereka terhadap masalai, atau roh jahat, yang kerap dipersalahkan sebagai entitas yang selalu "meracuni dan mendatangkan kesulitan" bagi rakyat, menyebabkan malapetaka dan maut.[28][29]
Empat universitas lainnya yang dulunya disebut college, didirikan baru-baru ini setelah memperoleh pengakuan pemerintah. Universitas tersebut adalah Universitas Goroka di Provinsi Pegunungan Timur, Universitas Firman Tuhan (dijalankan oleh Gereja Katolik) di Provinsi Madang, Universitas Pertanian Vudal di Provinsi Britania Baru Timur, dan Universitas Advent Pasifik (dijalankan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh) di Distrik Ibu kota Nasional.
Kesehatan
Pada tahun 2004, besaran pengeluaran senilai 3% dari PDB, sedangkan pengeluaran swasta senilai 0,6% dari PDB.[30] Papua Nugini memiliki insiden HIV dan AIDS tertinggi di kawasan Pasifik dan merupakan negara keempat di Asia Pasifik yang memenuhi kriteria wabah HIV/AIDS hingga ke tingkat pandemi.[34] Rendahnya kepedulian terhadap HIV/AIDS adalah masalah pokok, khususnya di pedesaan. Pada awal dasawarsa 2000-an, hanya ada 5 dokter per 100.000 penduduk.[30]
Budaya
Penduduk di Papua Nugini merupakan salah satu yang heterogen di dunia. Pertumbuhan penduduk pertahun menurut data sejak tahun 2005-2010 sebesar 2.0%. Keberagaman bahasa juga ditemukan disana. Setiap desa yang dilewati masing-masing memiliki bahasa yang berbeda. Tapi pada umumnya ada 3 bahasa yang digunakan yakni Inggris, Tok Pisin dan Bahasa Hiri Motu. Dan diperkirakan terdapat sekitar 860 bahasa lainnya. Penduduk asing terdiri dari 1 % populasi. Setengah dari mereka adalah Australia, Tiongkok, dan UK, New Zealand, Filipina, India, dan USA. Mereka semua adalah misionaris. Sejak kemerdekaan, sekitar 900 penduduk asing telah menjadi penduduk naturalisasi. Dalam hal pendidikan, jumlah melek huruf di Papua Nugini terbilang cukup besar, diperkirakan sekitar 57,3%.
Papua Nugini memiliki beberapa ribu komunitas yang terpisah, yang berbeda bahasa, adat dan tradisinya masing-masing. Kemajemukan ini terkadang menjadi sumber konflik disana. Meskipun kebudayaannya bervariasi, struktur sosial di Papua Nugini pada umumnya termasuk karakter dibawah ini:
Pertalian keluarga yang sangat kuat dan mengikat,
Hubungan yang sederajat berdasarkan status yang diperoleh sendiri,
Cinta yang begitu kuat terhadap tanahnya. Komunitas tradisional tidak mengakui transfer permanen atas kepemilikan ketika tanah dijual,
Tanah dan barang kepemilikan lainnya di beberapa budaya bisa diwariskan pada perempuan. Tapi pada umumnya, perempuan diperlakukan rendah. Kekerasan gender menjadi salah satu masalah sosial disana,
Pola dan frekuensi aktivitas seksual (khususnya di area pedesaan) berkontribusi terhadap cepatnya penyebaran HIV saat ini,
Kebanyakan penduduk masih sangat taat dengan pola kehidupan tradisional mereka yang berakar kuat dalam kehidupan dipedesaan.
^"Never more to rise". The National. 6 February 2006. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 July 2007. Diakses tanggal 19 January 2005.
^"Papua New Guinea". The World Factbook. Langley, Virginia: Central Intelligence Agency. 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 April 2021. Diakses tanggal 5 October 2012.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^"Archived copy". Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 September 2015. Diakses tanggal 16 December 2019.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^Swaddling (1996) "Pranala-pranala perdagangan dan klaim nominal Sultan Seram terhadap Pulau Papua menjadi asas hukum bagi klaim Nederland terhadap Papua bagian Barat dan pada akhirnya juga Indonesia terhadap Papua bagian Barat"
^Konstitusi Papua Nugini mendaftarkan 19 provinsi pada saat kemerdekaannya. Beberapa provinsi mengubah namanya; perubahan itu kurang terkesan formal dan tanpa perubahan konstitusi, meskipun "Oro," misalnya, digunakan secara umum untuk merujuk provinsi itu.
.svg)
_-_PNG_-_UNOCHA.svg&lang=id)
_2012.png)
